undang undang pengadaan tanah. Undang. undang undang pengadaan tanah

 
 Undangundang undang pengadaan tanah  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan; d

Sejarah. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka politik pengaturan peraturan presiden ini adalah untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. UMUM. penyerahan hasil. UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Keempat tahap tersebut adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil. Yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau UU 5/86), Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN merupakan Jabatan Tata. terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022. Keempat kategori baru itu adalah kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri,. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Mengingat : 1. 4. Sementara itu yang dimaksud dengan "Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya. Ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terjadi pada pembangunan bendungan di kabupaten kuningan jawa barat masih menimbulkan sengketa dalam pemberian ganti kerugian bagi sebagaian warga yang belum mendapatkan ganti kerugian, hal ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya Undang-Undang Nomor 2. Penyelenggaraan - Pengadaan Tanah - Pembangunan - Kepentingan Umum . Bisnis. U. Badan / Pengarang: Indonesia. Download. UU No. 5. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. I. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “UU Pengadaan Tanah”), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang ditunjuk langsung sebagai panitia pengadaan tanah adalahBagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Malang-Pandaan di wilayah Kec. Setiap negara menerapkan peraturan yang berbeda terkait hukum jual beli tanah. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ada 18 kategori 'tanah untuk kepentingan umum', yaitu: 1. Metode pendekatan 5 Johnny Ibrahim, Teori. pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Sepong - Cinere. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 2012 Nomor 22,. Pasal 33 ayat (3) UUD RI berbunyi : ”Bumi, air dan kekayaan alam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan; d. Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan sosialisasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) di bidang pengadaan tanah. 2 Tahun 2012 (“UU No. 2 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan UU PTUP, menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Penyerahan tanah dikenai PPN sesuai dengan ketentuan ini dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut: penyerahan dilakukan oleh Pengusaha, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A Undang-Undang PPN; penyerahan dilakukan. 6631, jdih. 41-47) Publisher: Lentera Hukum Indonesia; Fakultas Hukum. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum, yang dalam kasus Anda berupa pembangunan pelebaran jalan, termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun. Novita Andika P. Sultan Adam, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, 70123, Indonesia Telp/Fax: +62 511 3302963E-mail ; putri89. pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kegiatan: a. Hal itu untuk memastikan pengadaan tanah sesuai tujuan, yakni untuk kepentingan umum. Sebutkan permasalahan umum pengadaan tanah pada setiap tahapan dan jelaskan alternatif penyelesaiannya ! PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : a. Putusan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini mestinya harus dilandaskan pada dasar kewenangan yang diberikan oleh hukum. Undang-Undang No. 3 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum KepailitanPENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) Oleh : MILLATI HANIFAH WARDANI . 55 Tahun 1993 ditetapkan, belum ada definisi yang jelas tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang baku. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, secara simultan daerah otonom melaksanakan semua urusan ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah otonom. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan; d. 3. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang. IV: PERFORMANCE OF ACQUISITION OF LAND Bagian Kesatu: Umum 10 – 13 Part One: General Bagian Kedua: Perencanaan Pengadaan Tanah 14 – 15 Part Two: Land Acquisition Plan Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan. penyerahan hasil. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Rancangan Undang-Undang PengadaanTanah untuk Pembangunan, Juni 201 1. Dalam undang-undang ini pengadaan tanah adalah untukPolitik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski sudah lahir Undang-Undang No. 4. pengadaan tanah. (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. Imam Koeswahyono. Dalam undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana tersebut di atas hanya mengunakan istilah penilai, sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 dan 32, bahwa Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penilaian obyek. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk. 0% Atas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Atau Kantor/Onstansi Pemerintah; 1% X Jumlah Bruto (Nilai. Unsur-unsur dalam pengertian pengadaan3 Lihat Ketentuan pada Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadan Tanah . -. ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan. UU No. 2 Tahun 2012. Pelepasan tanah yang dimiliki pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah,11 se-Dalam pasal 125 ayat (4) UU Cipta Kerja, tertulis bahwa fungsi Bank Tanah adalah melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi, mencatat sedikitnya 4 ketentuan UU No. E. Undang-undang ini memberi begitu banyak kewenangan kepada desa, salah satunya kewenangan dalam mengelola aset desa dalam rangka menambah sumber pendapatan desa. Jenis Hak Atas Tanah yang Melekat. April 2022. E. Pertimbangan dalam PP 10 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keda, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan. Penerima Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah 8 2. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadi menjadi dasar penjabaran pengaturan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 000. Baru Pembebasan 8 Hektare, Pengembangan Bandara Kerinci Butuh. Asas keadilan (Memberi jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN. persiapan pengadaan tanah dalam waktu paling lama 10 hari. 2 NAMA NIP. Mengingat urgensi dari lembaga penilai tanah dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pembentuk undang-undang melalui UU No. Dengan kata lain, pengadaan ini bertujuan untuk mendapat keuntungan (profit oriented)4 dilakukan oleh Pemerintah melalui BUMN, BUMD, maupun perseroan terbatas (PT) dan dilakukan untuk kepentingan perusahaan swasta itu sendiri. Pasal 26 : Cukup jelas. Sebelumnya kami ingin meluruskan bahwa baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Definisi Konsep Dan Operasional 45 BAB III METODE PENELITIAN A. Ulasan Lengkap. pengadaan tanah berdasarkan Undang – Undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pasal 33 ayat (3) Undang. Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan. "Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur melalui pembangunan nasional. Dalam pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 pengadaan tanah bagi kepentingan umum menurut hukum positif pokok permasalahan apakah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan? Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering menjadi masalah sensitif yang. Peraturan Presiden No. UMUM Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. 2 Tahun 2012 juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI No. Harus dipahami bahwa tidak semua kegiatan pengadaan tanah dapat digolongkan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; b. I. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan. iii. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya melihat peraturan tentang putusan konsinyassi dalam proses pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam UU No 2 tahun 2012, persektif maqashid asy-syari’ah. 2 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan UU PTUP, menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Faktanya, kata Judianto, konsultasi publik yang merupakan kewajiban undang-undang pengadaan tanah itu justru tidak melibatkan masyarakat. Sebutkan dan jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menjadi tugas BPN ? Jenis Pengadan Tanah Untuk Kepentingan UmumSesuai Undang-undang Nomor berbagai hal terkait keseluruhan proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis. pelaksanaan; dan d. Peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. comUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberi landasan hukum yang pasti mengenai tata cara dan mekanisme ganti rugi pelaksanaan pengadaan tanah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang. 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. 4. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Uraian dibawah ini akan memaparkan siapa dan dengan dasar apa penyediaan tanah untuk kepentingan umum ini dapat dipenuhi. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . Undang Undang No 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 52 s/d. Karena Pemerintah mempunyai peranDasar Hukum Jual Beli Tanah di Indonesia. TANAH-TANAH YANG AKAN DIBAGIKAN. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18. Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JAKARTA , 30 JULI 2020 WIJAYA SETA. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Sedangkan pembangunan untuk kepentingan umumpengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pasal 1 Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah: a. Metode Yang Digunakan 47 B. Kegiatan Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah” B. Dalam definisinya, kepentingan umum disebutkan kepentingan umum adalah. . komprehensif pengadaan tanah untuk kepentingan umum mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PPh pasal 4 ayat (2) adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu ( jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya) Dasar Hukum. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN MODUL 6 PERENCANAAN ANGGARAN PENGADAAN TANAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. pengadaan tanah dan pengolahan tanah merupakan unsur yang banyak mendorong pertumbuhan yang berlebihan dari kredit atau pembiayaan sektor properti; d. 2018. 1 Pengertian, tujuan, dan peraturan yang. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir. Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. LN. 319 Juni 2012, Jakarta, Hal. 2. Tulisan Hukum/Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 3 Untuk Kepentingan Umum yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2012, maka Indonesia memiliki payung hukum. WIJAYA SETA, MT. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. Undang-undang (UU) No. [3] Pasal 31 ayat (1) UU 2/2012. BAB III: POKOK-POKOK PENGADAAN TANAH 4 – 9 CHAP. bahwa sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan. (2 ) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (se lanjutnya disebut UUPA). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Mekanisme pengadaan tanah Rumah Susun Kota Baru Bandar Kemayoran berasal dari adanya lahan bekas Bandara Internasional Kemayoran. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang Email: [email protected] Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Undang- Undang. b ahwa sesuai ketentuan P asal 121 a yat (1) Peraturan Presiden No mor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Undang-undang (UU) No. Sebelumnya, pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Keputusan a quo kemudian diajukan gugatan ke PTUN oleh warga yang menolak melepas tanahnya untuk dijadikan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PASCA DIBERLAKUKANNYA OMNIBUS LAW UNDANG UNDANG CIPTA KERJA NO. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 71 Tahun 2012 merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan. Pengertian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Secara konstitusional dicantumkan konsepsi hak menguasai negara. UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM V. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 dan Implikasi Sosialnya, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No.