UU Pendidikan Tinggi no. Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);PDF | UU No. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)Pengertian pendidikan anak usia dini. Ya, itu cuma sedikit ungkapan spontan dari para guru saja. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Wajib belajar menurut Undang-Undang No. DPR RI, Komisi VIII. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam Undang-Undang No. adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anakperlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem. Pada dasarnya, anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. keadilan _. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disebutkan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi a. Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak,. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all JAKARTA - Pasal 31 UUD 1945 berisikan tentang sejumlah hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya di bidang pendidikan. 13. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN. Bidang ketenagakerjaan,. Penetapan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pe-ngajaran mempengaruhi dikemudian. a. 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. 18, BN 2018/NO 654; PERATURAN. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 4. Pasal 289 KUHP. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOMPETENSI PENDIDIK (GURU PAUD, GURU PENDAMPING, GURU PENDAMPING MUDA) 1 KOMPETENSI GURU PAUD Kompetensi Sub Kompetensi I. 12 Tahun 2012Pada pasal 10 Undang-undang No. UU ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-. NOMOR 27 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN PRASEKOLAH . meningkatkan. 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggaran melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam BAB IV Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas menjadi dambaan masyarakat, bangsa dan. Menghormati orang tua, wali dan guru B. Program Pendidikan Menengah Umum (PMU) sebagai rintisan program wajib belajar 12 tahun yang digulirkan pemerintah tahun 2013. Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang. ABSTRAK: PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. Mengingat : 1. Pendidikan Terpadu. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6) Undang Undang Nomor 20. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Abstrak. Abstrak. Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada prinsipnya menetapkan bahwa selain jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah, yang syarat dan. Pengertian dan Karakteristik Anak Usia Dini. Referensi: 1. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan TK . Tujuan 1. 8k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang No. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima). 12 September 2013. Bahan Sosialisasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. ad. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan. 2. Hal tersebut tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Karena Pandemi COVID-19 yang terjadi, menambah kesulitan bagi pemerintah untuk memberikan perilundungan hukum bagi hak anak atas pendidikan. WAJIB BELAJAR . 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. (6) anak sekolah dasar kelas rendah atau primary school (usia 6 hingga 8 tahun). Pasal 9 ayat 1: “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 14 tahun 2005 adalah orang dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. ”3 Berdasar pada Undang-Undang maupun Perda Kabupaten Semarang No. Menetapkan: Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang. UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. 398 anak. Sejak kurun waktu 2020 awal, desas-desus adanya perubahan Undang-undang sistem pendidikan nasional (UU SISDIKNAS) oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek RI). Detail Download. 18, BN 2018/NO 654; PERATURAN. informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Undang- undang Nom or 7 Tahun. LN. Anak berkebutuhan khusus juga dapat di maknai sebagai anak yang karena kondisi fisik, mental, sosial, dan/ atau memiliki kecerdasan atau bakat. Di Indonesia, pembahasan tentang jenjang pendidikan telah tertulis dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 13 Ayat 1. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya menetapkan : peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2021. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun Kemudian lewat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang berbunyi: Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat TERKAIT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak anak untuk memperoleh pendidikan dijamin penuh tanpa adanya diskriminasi termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan atau yang berkebutuhan khusus. TENTANG KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah menjelaskan secara terperinci tentang HAM yang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk memperoleh pendidikan. Latar Belakang. pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan; b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Usia dini juga disebut sebagai masa peka terhadap. Pendidikan Nasional Menurut Undang-undang No. Undang ‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH NOMOR «««««« TENTANG PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL Yth. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar; Mengingat : 1. ABSTRAK: Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam. ” Prinsip Dasar Pendidikan InklusifHal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 pasal 53 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang. Pasal 32 (1) UU No. 2 Undang–Undang Tentang Perlindungan Anak No. Lihat Semua Permenkumham. Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur. Landasan Yuridis. f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Marak Kasus Perundungan Anak, DPRD Jateng Undang 75 SMP Bicara Solusi. Jakarta: Pemerintah tengah melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,. Selain Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Perlindungan anak pun mengatur ketentuan bahwa anak wajib mendapatkan pendidikan 1Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia 2 Indonesia, Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang. 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. Anak yang memiliki kelainan fisik dan mental tersebut disebut dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Sementara pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 51 tentang Perlindungan Anak, berbunyi “Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. d. Direktorat PADU. Maka anak layak mendapatkan pendidikan melalui keluarga, kemudian berlanjut pada pendidikan formal seperti sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Makna formal dapat diartikan bahwa TK harus memenuhi beberapa persyaratan dalam menyelenggarakan pendidikannya, seperti kurikulum yang berstruktur, tenaga pendidik (guru), tata administratif serta sarana, dan prasarana. Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408); 4. KPAI mendorong Kementerian Agama memiliki Peraturan Menteri (seperti Permendikbud No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3 Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. Pengertian pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan bahwa ”Pendidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 3. dukungan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini di luar pendidikan; dan pemerintah mengeluarkan peraturan menteri nomor 70 tentang pendidikan Inklusif. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003) merupakan undang. 2 Undang-Undang No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia DiniUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : . Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3DVDO ˛ ‡6HWLDS RUDQJ EHUKDN DWDV perlindungan bagi pengembangan pribadinya,. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. E. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama UU SISDIKNAS, sebelum adanya kedua Undang-undang yang mengatur tentang system pendidikan nasional, Indonesia hanya memiliki Undang-undang tentang pokok-pokok pengajaran dan pendidikan yaitu. pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. kemitraan antara satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan orang tua/wali dan masyarakat; b. Pendidikan merupakan hal paling penting dan investasi masa yang akan. c. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. b) Undang-Undang No. Hak untuk mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan serta hak atas kesejahteraan mereka juga masih dilanggar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jakarta - . Anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya reguler) dalam pendidikan hal ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia d) Undang-Undang No. 6. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Mengingat : 1. Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Hasil Banding atas Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Tahun 2022. Undang - Undang (UU) RI No. Karena itu, dengan memperhatikan batasan-batasan pendidikan tersebut,. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. KEWAJIBAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASA 19 A. 23 Tahun 2002 yang kemudian di ubah dengan Undang-undang No. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.